Daerah Abdul Rivai Ras : Politik Identitas dan Ancaman dalam Bernegara

Abdul Rivai Ras : Politik Identitas dan Ancaman dalam Bernegara



FOKUSPARLEMEN.COM, Jakarta | Identitas sering dianggap sebagai ekspresi sistem kepercayaan individu dan afiliasi sosial. Berbagai faktor dapat membangun identitas, termasuk ras, kebangsaan, agama, tempat seseorang hidup dan jenis kelamin dan seksualitas seseorang.

Sedangkan politik identitas hampir selalu dikaitkan dengan afiliasi kelompok dan menjelaskan cara-cara di mana menjadi anggota kelompok tertentu dapat mengungkapkan pendapat dan sikap politik tertentu.

Politik identitas sering juga mengacu pada afiliasi partai politik tertentu atau identitas partisan. Bagi banyak pemilih, milik partai politik bukan hanya keputusan “voting”, tapi seringkali dilandasi pada pertarungan politik seperti yang kini terjadi di Indonesia.

Umumnya politik identitas dalam sejarah dunia banyak dibentuk oleh faktor ras dan aliran ideologi -agama tertentu. Faktor lain yang mungkin dapat membentuk politik identitas adalah adanya penguatan kelas tertentu berbasis ekonomi. Misalnya adanya minat, prospek, dan atau prospek hidup orang-orang yang sering dikondisikan oleh keadaan ekonomi mereka sendiri.

Sebagai contoh, pekerja pabrik mungkin sangat berbeda satu sama lain dalam berbagai cara, namun mereka berbagi pengalaman dasar yang sangat mendasar yang berasal dari kondisi bersama sebagai pekerja pabrik. Sebagai pekerja, mereka memiliki kesamaan minat, kesulitan, dan tujuan. Hal yang sama berlaku kepada para manajer, buruh tani, perawat, guru sekolah menengah dan dosen atau guru besar di universitas.

“Perkembangan Politik Identitas Dunia”

Apa yang kita sebut politik identitas sesungguhnya dapat dimulai dari sejarah tumbuhnya suatu gerakan sosial pada tahun 1960-an. Gambaran ini terlihat ketika terdapat sejumlah tuntutan orang Afrika-Amerika, perempuan, kaum gay dan lesbian, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya untuk pengakuan martabat dan pemulihan konkrit atas kerugian sosial.

Tuntutan ini telah berevolusi selama bertahun-tahun untuk menggantikan kelas sosial-ekonomi sebagai cara tradisional yang banyak orang kiri pikirkan tentang ketidaksetaraan.

Mereka mencerminkan keluhan yang sangat penting tetapi dalam beberapa kasus, mulai mengambil karakter eksklusif di mana “pengalaman hidup” orang dapat menentukan eksistensi khusus bagi kelompoknya. Inilah kemudian telah menciptakan hambatan dalam membangun empati dan komunikasi karena cenderung membentuk esklusifisme.

Saat ini, dunia berada dalam fase di mana politik identitas telah bergerak ke kanan. Ada beberapa faktor yang berkonspirasi untuk menghasilkan gelombang populisme yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat. Yang satu berkaitan dengan globalisasi dan dampaknya yang sangat tidak setara pada populasi negara maju.

“Outsourcing” dan perubahan teknologi tidak hanya berdampak pada pendapatan kelas pekerja tetapi juga menyebabkan penurunan sosial yang luas yang dianggap sebagai faktor pendorong hilangnya sebuah status.

Disinilah awal mulainya muncul definisi politik identitas dalam arti luas dengan melibatkan individu yang mendasarkan identitasnya pada kategori dan divisi sosial.

Beberapa contoh adalah seorang feminis yang selalu memilih calon perempuan terlepas dari kebijakan, atau orang kulit hitam yang terutama mendukung penyebab yang dirancang untuk memberdayakan komunitas kulit hitam.

Akhir abad ke-20 mengalami peningkatan dalam politik identitas ketika ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan menjadi diakui secara luas. Gerakan-gerakan politik dan sosial yang besar menyebabkan gagasan bahwa individu lebih rentan terhadap kemiskinan, kekerasan dan marjinalisasi berdasarkan etnis, gender dan divisi sosial lainnya.

Politik identitas melibatkan dan merangkul divisi-divisi ini sebagai bagian penting dari identitas, yang berarti bahwa identitas seseorang tentu dipolitisasi oleh kategori sosial yang menjadi miliknya.

Politik identitas banyak dikritik karena sering melibatkan asumsi bahwa seluruh kelompok memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama.

Fakta bahwa Barack Obama memenangkan 95 persen suara hitam dalam pemilihan presiden 2008 telah dikritik dari beberapa sudut pandang berbeda. Gagasan bahwa pemilih kulit hitam mendukung Obama terlepas dari politiknya sebagian besar tidak berdasar, karena kandidat presiden dari Partai Demokrat telah memenangkan mayoritas suara hitam di hampir setiap pemilihan.

Namun, politik identitas bisa jadi bertanggung jawab untuk tingkat dukungannya yang lebih kecil di antara komunitas kulit hitam.

Sisi positif dari politik identitas adalah bahwa mereka sering rasional. Misalnya, asumsi bahwa seorang politisi perempuan akan mendukung kepentingan perempuan secara statistik akurat.

Selain itu, dukungan untuk tujuan politik yang memberdayakan masyarakat sosial biasanya menguntungkan individu. Contohnya adalah kemajuan hak-hak minoritas yang dapat menguntungkan individu yang diidentifikasi dengan pembagian sosial itu dalam berbagai cara.

“Identitas ala Francis Fukuyama”

Francis Fukuyama (2014) menulis bahwa lembaga-lembaga di Amerika sedang hancur, karena negara secara progresif dikendalikan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang kuat.

Dua tahun kemudian, ramalannya terbukti dengan munculnya kekuatan dari serangkaian orang yang berada di luar urusan politik yang juga memiliki nasionalisme ekonomi dan cenderung otoriter yang cukup mengancam untuk mengacaukan seluruh tatanan internasional.

Menurut Fukuyama, para nasionalis populis ini mencari hubungan karismatik langsung dengan “rakyat,” yang biasanya didefinisikan dalam istilah identitas sempit yang menawarkan dirinya yang kemudian disebut sebagai kelompok yang memiliki pengecualian diri dari sebagian besar penduduk secara keseluruhan.

Permintaan untuk pengakuan identitas seseorang adalah konsep utama yang menyatukan banyak hal yang sedang terjadi dalam politik dunia saat ini. Pengakuan universal di mana demokrasi liberal didasarkan telah semakin ditantang oleh bentuk pengakuan yang lebih sempit.

Tantangan ini berdasarkan pada bangsa, agama, sekte, ras, etnis, atau gender, yang telah menghasilkan populisme anti-imigran, kebangkitan Islam yang dipolitisasi, dan orang-orang yang terpecah belah dalam “Liberalisme identitas” dari kampus-kampus, serta munculnya nasionalisme kulit putih.

Nasionalisme kerakyatan, yang dikatakan mengakar dalam motivasi ekonomi, sebenarnya muncul dari tuntutan untuk pengakuan, dan oleh karena itu tidak bisa hanya dipenuhi oleh sarana ekonomi. Permintaan akan identitas tidak dapat dilampaui; kita harus mulai membentuk identitas dengan cara yang mendukung daripada merusak demokrasi.

Tidak mengherankan Fukuyama menulis buku yang berjudul “Identitas” yang mendesak dan perlu menjadi perhatian ― peringatan yang tajam bahwa kita akan menghukum diri kita sendiri untuk melanjutkan konflik, kecuali jika kita membentuk suatu pemahaman universal yang bermartabat sesuai prinsip kemanusiaan.

“Benarkah Politik Identitas Berbahaya?”

Jati diri adalah dasar martabat manusia, tetapi sifat martabat itu adalah variabel dan telah berubah dari waktu ke waktu.
Dalam banyak budaya terdahulu, martabat hanya diberikan kepada segelintir orang, seringkali para pejuang yang bersedia mempertaruhkan hidup mereka dalam pertempuran.

Di masyarakat lain, martabat adalah atribut semua manusia, berdasarkan nilai intrinsik mereka sebagai orang dengan agen.
Dan, dalam kasus lain, martabat adalah karena keanggotaan seseorang dalam kelompok memori dan pengalaman bersama yang lebih besar.

Tidak cukup bahwa, memiliki rasa harga diri demi identitas lalu kemudian orang lain secara terbuka mengakuinya atau, sebaliknya lebih buruk lagi. Jika jati diri mereka tercemarkan atau tidak diakui keberadaannya sama dengan mereka tidak memiliki identitas, sehingga berujung pada antagonisme.

Karena manusia secara alami mendambakan pengakuan, individu menuntut pengakuan publik atas nilai mereka atau menempatkan jati diri sebagai simbol yang diberikan dalam bentuk pengakuan atas kebanggaan dari segala keunggulannya, maka bila diartikan secara sempit dapat berbahaya bagi demokrasi.

Berbicara tentang politik identitas, jati diri menjadi penting karena diletakkan sebagai basis entitas tertentu dan menjadi cikal bakal sebagai dasar dalam memperjuangkan dirinya secara politik. Ini menunjukkan bahwa politik identitas adalah wujud dari jati diri sebuah kelompok sosial yang kemudian bergeser menjadi kekuatan politik.

Secara faktual, sebagian besar perjuangan politik dunia kontemporer, dari revolusi demokratik hingga gerakan sosial baru, dari nasionalisme dan Islamisme hingga politik di kampus atau universitas yang terjadi di negara maju maupun di negara-berkembang seperti di Indonesia, melahirkan dilema dan bahkan ancaman dalam dinamika bernegara karena menguatnya identitas sebagai alat politik.

Seperti yang dipikirkan oleh seorang filsuf, yakni Hegel mengemukakan bahwa perjuangan untuk pengakuan adalah pendorong utama sejarah manusia, kekuatan yang merupakan kunci untuk memahami kemunculan dunia modern yang menjadi bagian dari kompetisi politik.

Sementara ketidaksetaraan dan ekonomi yang timbul dari sekitar 50 tahun terakhir, misalnya terkait globalisasi, adalah faktor utama yang menjelaskan politik kontemporer, diwarnai dengan politik identitas. Keluhan ekonomi bahkan menjadi jauh lebih akut ketika mereka melekat pada perasaan penghinaan dan tidak hormat sebagai dampak dari menguatnya politisasi identitas secara negatif.

“Ancaman Nyata Politik Identitas”

Hajatan demokrasi terbesar berupa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif sudah di depan mata. Namun, penggunaan isu bernuansa politik identitas yang bersifat negatif masih menjadi masalah besar dalam tata kelola politik kebangsaan.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), memperlihatkan angka penurunan jumlah publik yang mendukung Pancasila. Di sisi lain ada peningkatan jumlah masyarakat yang menginginkan Indonesia berdasarkan NKRI bersyariah (Pro-NKRI bersyariah).

Berdasarkan data survei LSI, pada 2005 hingga 2018 ada penurunan terhadap pro pancasila. Dari 2005 sebanyak 85 persen sekarang 2018 tinggal 75 persen.

Isu politik identitas pada dasarnya dapat digunakan dalam berdemokrasi sepanjang dalam koridor yang wajar dengan tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan mengingat identitas merupakan realita sosial dari mana kita berasal.

Namun sebaliknya, bila politik identitas justru digunakan secara berlebihan dan identitas ini di amplifikasi atau dimanipulasi untuk target-target politik serta membenturkan dengan identitas dengan para pihak, tentunya akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.

Polarisasi ini pada akhirnya menumbuhkan perasaan ekslusif antara kelompok satu dengan lainnya berdasarkan etnis atau kepercayaan tertentu.

Kini, politik identitas banyak digunakan oleh para politisi untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang mengarah pada SARA, khususnya isu agama dan etnisitas.

Fenomena ini meluas karena praktek politik yang dilakukan dinilai efektif dalam memberi ruang untuk membangkitkan jati diri kelompok tertentu guna mendapatkan dukungan secara emosional.

Hingga saat ini, berbagai partai politik dan kandidat yang diusung menjelang Pilpres 2019 masih terasa bersandar pada praktik politik pragmatis. Segala cara masih digunakan demi meraih kemenangan.

Inilah yang menjadi kegelisahan bangsa kita dalam bernegara hari ini, karena fenomena politik identitas yang diaktualisasikan secara sempit dan negatif di ruang publik dapat menjadi ancaman bernegara, dan kemudian mendorong gejala disintegrasi.Karena itu, sepatutnya dalam mencegah timbulnya politik identitas yang negatif perlu menanamkan dasar ideologis dan idealisme yang kuat kepada semua elemen masyarakat, khususnya bagi partai politik atau kandidat yang akan berkompetisi dalam Pilpres mendatang. (MFT/FP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *